MUI Dukung Penuh Jam Raksasa Makkah Gantikan GMT

Jakarta, (MUIonline)

Komisi Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia(MUI) menyelenggarakan Halaqah Nasional tentang kemungkinan pergantian acuan waktu dunia dari Greenwicht Mean Time (GMT) menjadi waktu Mecca Mean Time (MMT). Acara itu diselenggarakan berkaitan dengan keinginan pemerintah Arab Saudi untuk memindahkan pusat waktu dunia dari Inggris ke Makkah.

Halaqah Nasional tentang waktu Makkah (MMT) yang diselenggarakan di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Sabtu (11/5) itu dihadiri utusan dari kedubes Arab Saudi Dr.Mas’ud bin Sa’ad Al-Khomidi, Peneliti Senior Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Prof.Dr.Thomas Djamluddin serta sejumlah pengurus pusat MUI antara lain, Tengku Zulkarnain, MA, Prof. Dr. Muhammad Amin dan Dr. H. Ahmad Izzudin,M.Ag.

Selama ini, dunia internasional hanya mengenal satu standar waktu yakni jam yang dihitung dari bujur 0 derajat yang melewati Observatorium Greenwich di inggris (GMT). Standar inilah yang ingin ditantang Makkah. Pemerintah Arab Saudi berharap jam Menara Makkah ini menjadi acuan 1,5 miliar muslim di dunia.

Menurut Prof.Dr.Thomas Djamluddin, gagasan yang menjadikan Makkah sebagai acuan zona waktu umat muslim di dunia, setelah dibangunnya jam besar yang berada di Masjidil Haram, Kota Makkah diharapkan menjadi acuan zona waktu. Keinginan besar yang membutuhkan kesepakatan yang tidak mudah itu nantinyadiharapkan akan membangun semangat untuk mempersatukan umat Islam di seluruh dunia.

Ketua Umum PP Muhammadiyah yang juga Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat MUI Dr. H. Din Syamsuddin dan Ketua Umum PBNU Dr. KH. Said Aqil Siraj menyambut baik hasrat pemerintah Arab Saudi itu. Din berpendapat bahwa hal itu merupakan ide baik dan boleh-boleh saja. Tetapi tentu, perlu ada kesepakatan dari sejumlah pihak tentang pergeseran pusat waktu dunia ini, termasuk kesepakatan negara-negara di belahan dunia lain yang mengikuti acuan GMT. "Sikap pemerintah Indonesia juga perlu diambil melalui pertemuan khusus untuk membicarakan hal ini. Nanti kita bicarakan bersama pemerintah," katanya.

Sebelumnya, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama, Rohadi juga menyambut baik dan menyatakan akan mendiskusikannya terlebih dulu dengan berbagai pihak terkait."Ini memang tema menarik. Nanti kita akan saya usulkan ke Sekjen agar dibuat semacam seminar tentang hal tersebut," katanya sambil menambahkan bahwa pembangunan menara jam raksasa di Kota Mekkah tersebut positif bagi umat Islam. Terutama untuk membangun soliditas kaum muslimin di seluruh dunia.

Namun, ada hal penting yang harus diperhatikan terkait pembuatan jam tersebut, yaitu soal pembangunan akhlak. Jangan sampai sensasi tentang gedung tertinggi kedua di dunia tersebut sebatas seremonial saja. Tidak hanya itu, pemerintah Arab Saudi juga disarankan untuk melakukan pertemuan lintas negara agar mencapai sebuah kesepakatan. Rohadi meyakini, hal tersebut tidak akan berjalan mulus, khususnya dari negara-negara Barat. "Karena ini perubahan drastis dari negara Barat ke Timur Tengah," tegasnya.

Jam Hijriyah

Sementara itu, pakar astronomi ITB Moedji Raharto menyarankan agar MMT nantinya dijadikan jam hijriyah. Usaha pemerintah Arab Saudi untuk menggeser pusat waktu dunia ke Makkah memang bukan perkara mudah. Hal yang bisa dilakukan sekarang adalah dengan menjadikan jam raksasa tersebut sebagai acuan waktu hijriah terlebih dahulu.

"Sekarang kan baru ada penanggalan hijriah, kenapa tidak dibuat saja semacam penyatuan waktu untuk jam hijriah," kata Moedji Rahartosambil mengakui bahwa butuh usaha besar untuk menjadikan Makkah seperti Greenwich Mean Time (GMT). Sebab, negara-negara lain yang terlanjur menggunakan acuan waktu di wilayah tenggara London tersebut akan melakukan penyesuaian besar-besaran.

Alternatif lain yang bisa dilakukan pemerintah Arab Saudi, menurut Moedji adalah menjadikan menara kedua terbesar di dunia tersebut sebagai simbol Islam selain Ka'bah. Tujuannya, lebih ke arah penyatuan semangat emosional umat muslim di seluruh dunia."Barangkali itu bisa lebih pada penyatuan umat muslim dan sebagai simbol umat Islam selain haji. Begitu kita lihat jam itu, kita bisa melihat Makkah bagaimana," paparnya.

Moeji yang juga mantan kepala Observatorium Bosscha ini juga menyarankan agar pemerintah Arab Saudi mengajukan konsep yang jelas terlebih dulu soal penyeragaman waktu hijriah ini. Termasuk kaitannya dengan penggunaan waktu berdasarkan matahari. "Kalausudah ada, terus bagaimana set up-nya. Saya sendiri belum tahu apa yang ditawarkan konsepnya oleh Makkah. Selama ini kan sudah ada penggunaan waktu matahari," paparnya.

Menara Jam Raksasa

Seperti diketahui, pemerintah Arab Saudi membangun menara jam lima kali lebih besar dibandingkan Big Ben di London, Inggris. Meski bangunannya belum sepenuhnya rampung, jam raksasa yang terletak di puncak menara Abraj Al-Bait itu sudah mulai berdetak. Menara jam ini berbentuk kubus empat sisi. Diameter jam mencapai 40 meter, mengalahkan jam terbesar sebelumnya yang menjadi atap Cevahir Mall di Turki yang hanya dengan diameter 35 meter. Waktu yang digunakan oleh jam tersebut adalah Arabia Standard Time, tiga jam lebih dulu jika dibandingkan dengan GMT.

Sejak 125 tahun lalu, GMT telah disepakati sebagai wilayah yang dijadikan ukuran awal waktu dunia karena dilalui titik nol derajat. Penentuan titik ini penting untuk mempermudah ukuran waktu perjalanan dan komunikasi antar-negara. Bagi Arab Saudi, Makkah dianggap lebih tepat sebagai episentrum dunia. Kota suci umat muslim tersebut diklaim sebagai wilayah tanpa kekuatan magnetik oleh peneliti Mesir seperti Abdel-Baset al-Sayyed. Artinya, jarum kompas tidak bergerak saat di Makkah.

Dengan adanya waktu dan sistem kalender sendiri, masalah-masalah yang biasanya terjadi pada penentuan waktu seperti 1 Ramadan atau 1 Syawal, tidak akan terjadi lagi. Dengan adanya perubahan permulaan titik 'nol'-nya ini, maka umat Islam akan mempunyai waktunya tersendiri dan melengkapi almanak hijriah umat Islam. (Qr) (http://mui.or.id/)

Kapolrestabes : LDII Tidak Mudah Tersulut oleh Provokator

Kamis (23/2/2012), Ketua DPD  kota Surabaya, H. Amien Adhy didampingi beberapa pengurus yakni H. Imam Pujiarto, H. Didik Eko Putro, H. Arif Ratiyan, dr. Heris Setiawan diterima Kapolrestabes Surabaya, Kombes. Pol. Tri Maryanto, SH.MBA.MM, di Mapolrestabes jl. Sikatan No. 1 Surabaya.

Alhamdulillah Pengurus DPD LDII kota Surabaya diterima sekitar 30 menit yang awalnya dijadwalkan sekita 10 menit. Didalam kesempatan ini  H. Amien Adhy memperkenalkan pengurus dan sekaligus melaporkan kegiatan-kegiatan DPD LDII kota Surabaya selama ini.

Untuk menanggapi berbagai tudingan, isu, hingga fitnah  kepada Lembaga Indonesia (LDII). Tudingan hingga tuduhan tanpa dasar hukum, LDII bersifat eksklusif. Kapolrestabes menghimbau supaya LDII jangan mudah terpengaruh oleh provokator.  ”kalau bisa LDII jangan mengelompok secara phisik, ngelompok saja secara hati, sehingga tidak mudah tersulut oleh provokator walaupun LDII punya hak,” papar Kombes. Pol. Tri Maryanto .

“Saya mengenal Lembaga Indonesia sejak tahun 2000 pada waktu dinas di Tengah Lampung dan semua kegiatannya positif, tidak ada yang menimbulkan masalah dan keresahan masyarakat,” imbuhnya.

Himbauan ini telah di terima baik oleh pengurus DPD LDII kota Surabaya, selama ini DPD LDII kota Surabaya selalu menjalin Ukhuwah Islamiah kepada Ormas Lain, diantaranya NU dan Muhammadiyah.

“DPD LDII kota Surabaya selalu berkoordinasi dengan MUI kota Surabaya untuk menjalin Ukhuwah Islamiah dan selalu berkomunikasi dengan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama ) untuk mewujudkan antar umat beragama,” kata H. Amien Adhy di sela-sela audiensi. (http://ldiisurabaya.org)

Presiden SBY Telah Tandatangani Perpres BPIH 2013

Jakarta (Sinhat)--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui akun twitternya @SBYudhoyono menjelaskan telah menandatangani Peraturan Presiden mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2013.

“Hari ini saya tanda tangani Perpres Biaya Ibadah Haji tahun 2013. Alhamdulillah ada penurunan sebesar 90 dolar dari tahun lalu,” kata Presiden dalam tweetnya di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya Menteri Agama Suryadharma Ali dalam keterangan pers mengenai BPIH 2013 di kantor Presiden pada awal April lalu, menjamin penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2013 yang telah disepakati oleh DPR pada 1 April 2013, tidak akan mengubah kualitas pelayanan terhadap jamaah haji Indonesia.

“Turunnya biaya penyelenggaraan haji tidak berarti turunnya kualitas pelayanan haji. Ini menjadi perhatian kami, kualitas tidak boleh turun,” kata Suryadharma Ali.

Menteri Agama mengatakan berdasarkan pembahasan dengan DPR maka diputuskan penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2013 dari rata-rata USD3.617 pada 2012 menjadi rata-rata USD3.527.

Menurut Menag, biaya rata-rata itu diambil dari BPIH dari 12 embarkasi yang ada dengan berbagai variasi biayanya.

BPIH Embarkasi Banda Aceh pada 2013, sebesar USD3.253, Medan USD3.267, Batam USD3.357, Padang USD3.329, Palembang USD3.381, Jakarta USD3.522, Surabaya USD3.616, dan Lombok USD3.582.

Penurunan biaya BPIH 2013 dibandingkan 2012 bervariasi untuk sejumlah daerah, meski secara nasional rata-rata USD90.

“Di Jakarta, BPIH 2013 USD3.522; dibandingkan 2012 ada penurunan 116 dolar. Untuk Surabaya, BPIH2013 USD3.619 dan pada 2012 USD3.738, maka ada penurunan USD119,” papar Menteri Agama.

Lebih lanjut, Suryadharma Ali mengatakan keputusan DPR ini menunjukkan adanya peningkatan subsidi kepada jamaah haji. Subsidi tersebut berasal dari setoran awal yang jamaah simpan di Kementerian Agama yang kemudian menghasilkan manfaat atau bunga dalam istilah perbankan konvensional.

Pada 2010, subsidi yang diberikan sebesar Rp7,6 juta. Pada 2011 sebesar Rp11 juta atau 19 persen dari total BPIH yang harus dibayar saat itu. Pada 2012 sebesar Rp12,9 juta atau 21 persen dari BPIH yang harus dibayarkan dan pada 2013 subsidi yang diberikan.(ant/ess) (http://haji.kemenag.go.id)

Menpora Apresiasi Kejurnas Persinas-Asad 2013

Jakarta: Pengurus Perguruan Pencak Silat Nasional Ampuh Sehat Aman Damai (Persinas-Asad) yang akan menggelar Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Tingkat Remaja ke-IV di Gymnasium dan Sport Hall Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, 8 s/d 12 Mei mendatang, hari Senin (6/5) sore diterima Menpora Roy Suryo di ruang kerjanya lantai 10, Kemenpora, Jakarta.

Bambang RE sekalu salah satu panitia Kejurnas tersebut menginginkan Menpora bisa hadir pada pembukaan kejuaraan yang akan diikuti oleh 314 atlet tanding & TGR (Tunggal Ganda Regu) dan 16 Tim Eksibisi Festival Seni dari Kontingen Pengprov Persinas-Asad se-Indonesia dan beberapa perwakilan dari luar negeri. 

Menpora Roy Suryo sendiri tidak bisa menjanjikan bisa datang atau tidak, namun menteri yang juga ahli telematika tersebut akan mengusahakan untuk hadir. "Saya memberikan apresiasi terhadap kejurnas ini, akan saya usahakan hadir," kata Menpora. 

Pencak Silat Nasional  yang ditunjuk PB IPSI pernah mewakili Indonesia dan meraih prestasi membanggakan dengan meraih prestasi tiga besar peserta terbaik dengan predikat luar biasa(outstanding performance) bersama peserta dari Jepang dan Cina, pada Festival Bela Diri Dunia Chungju World Martial Arts Festival di Chungju, Korea Selatan pada tanggal 2 Oktober – 8 Oktober 2008 yang diikuti oleh 28 negara dengan 1210 orang pendekar. (amr) (http://kemenpora.go.id)